Kuota Calon ASN Kota Malang Tahun 2023 Sebanyak 271 Orang, Walikota Sutiaji : Wujudkan Birokrasi Minim Struktur Kaya Fungsi

  

Evaluasi Pengadaan CASN 2022 Dan Rencana Tahun 2023 Di Jakarta (03/07/23)

Jakarta, 45news.id - Kuota kebutuhan ASN (Aparatur Sipil Negara) Kota Malang untuk tahun 2023 terjawab sudah. Berdasarkan Surat Keputusan MenPan RB No : 546 Tahun 2023, Kota Malang mendapatkan kuota CASN sebanyak 271 orang yang terdiri dari 200 tenaga PPPK Guru. 50 tenaga PPPK Kesehatan dan 21 orang tenaga PPPK teknis.

 

Keputusan ini disampaikan pada Rapat Koordinasi Pengadaan ASN dan Uji Publik Undang-Undang ASN di Hotel Grand Sahid Jakarta, Kamis (03/08/23). Acara ini dihadiri langsung oleh Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono serta Pejabat Pembina Kepegawaian se Indonesia. Walikota Malang Drs. H. Sutiaji juga hadir secara langsung mengikuti rakor tersebut.

 

Dalam pidatonya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir sebagai perwakilan Presiden RI Joko Widodo menyatakan, “Bahwa proses penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) harus diputuskan dengan mempertimbangkan calon pegawai non-ASN yang memenuhi persyaratan, upaya penyederhanaan birokrasi, dan kebutuhan pegawai ASN”.

 

Selain itu, ia menekankan pentingnya memperhatikan kemampuan untuk membayar gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

 

“Calon ASN yang direkrut tentu bisa mengisi posisi kunci sebagai future leaders, yang nanti menjalankan birokrasi berkelas dunia dalam rangka visi Indonesia Maju 2045,” imbuh Airlangga.

 

Menurut pernyataan Menko Perekonomian, rekrutmen ASN yang diungkapkan oleh Menpan RB Azwar Anas bertujuan untuk secara maksimal menyelesaikan masalah penataan tenaga non-ASN atau tenaga honorer. Jumlah tenaga non-ASN yang mencapai 2,3 juta orang sedang dalam proses audit oleh BPKP bersama BKN.

 

Usai acara berlangsung, Walikota Sutiaji mengungkapkan apresiasi atas keputusan tersebut dengan mengucapkan terima kasih kepada Menpan RB dan timnya. Sutiaji menyatakan bahwa dia tidak memiliki masalah dengan kuota yang diberikan, yang paling penting baginya adalah bagaimana proses penerimaan ASN di masa mendatang akan dilaksanakan sesuai dengan panduan yang telah ditetapkan oleh BKN dan panitia seleksi nasional (Panselnas).

 

Selain itu menurut Sutiaji, kuota yang didapatkan ini sesuai dengan usulan kebutuhan yang sudah diserahkan. Saat ini kebutuhan Kota Malang difokuskan pada tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang kesemuanya dari jalur PPPK, demikian juga dari tenaga teknis yang juga berasal dari jalur yang sama.

 

"Dengan rasa syukur, Kota Malang berhasil mendapatkan kuota 271 ASN pada tahun ini. Kami sepenuhnya menghormati proses pengadaan yang harus dilakukan sesuai dengan pedoman dari BKN. Karena BKN bertindak sebagai Panselnas, kita akan mengikuti aturan yang berlaku dengan penuh kejelasan, seperti yang disampaikan tadi,” jelas Sutiaji.

 

"Ini sudah sesuai dengan kebutuhan yang sudah kami sampaikan ke Kemenpan RB. Tentu setelah mempertimbangkan banyak hal seperti regulasi, kondisi faktual dan ketersediaan anggaran belanja pegawai yang di tetapkan menteri keuangan, “ tambahnya.

 

Sutiaji juga mengatakan bahwa dinamika birokrasi berkembang sangat dinamis, Reformasi birokrasi yang mengedepankan penyederhanaan organisasi berdasarkan kebutuhan menuntut ASN untuk berorientasi pada outcome. Sehingga dirinya meminta pada ASN khususnya di lingkungan Pemerintah Kota Malang untuk siap menyambut birokrasi yang minim struktur, kaya fungsi.

 

"Hal menarik dari birokrasi adalah perkembangannya yang sangat dinamis. Saat ini, reformasi birokrasi terus berlanjut. Kita perlu siap menghadapinya dengan menyederhanakan birokrasi dan mengubah mindset kita dari hanya fokus pada output menjadi fokus pada outcome. Perubahan ini harus disadari bersama karena ekspektasi dan kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi semakin meningkat. Untuk mencapai tujuan menjadi birokrasi berkelas dunia, seperti yang diharapkan oleh bapak Presiden, maka penekanan pada struktur yang minimal tetapi kaya fungsi sangatlah penting,” jelasnya.

 

"Nah, ini sejalan dengan yang sudah kami lakukan, penyederhanaan birokrasi yang kami lakukan dari 34 menjadi 28 Perangkat daerah. Ini terbukti efektif, secara kinerja terbukti efektif dan juga efisiensi anggaran, ini bisa dibuktikan dengan pencapaian SAKIP level A artinya memuaskan, sehingga sejauh ini semua program dan implementasi yang sudah dilakukan sesuai, “ ungkap Sutiaji. (im)

Bagikan Artikel ini