Tingkatkan Pelayanan Publik, Gubernur Khofifah Minta OPD Percepat Realisasi Anggaran

 

Gubernur Jatim, Hj. Khofifah Indar Parawansa (Dok: Kominfo Jatim)

 

Surabaya, 45news.id - Dalam rangka peningkatan pelayanan Publik, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mendorong agar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mempercepat realisasi anggaran. Hal ini sebagaimana dilansir Khofifah dalam keterangan tertulisnya, Jumat (24/3).

Ia menjelaskan, saat ini terdapat sejumlah indikator baru dalam Monitoring Center for Prevention (MCP) yang terintegrasi antara Kemendagri, KPK dan BPKP. Platform tersebut akan terkoneksi dengan Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD) yang juga terintegrasi ke platform Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

"Tolong dipastikan layanan publik bisa terintegrasi dan menjadi bagian dari proses penguatan dari seluruh tim Pemprov Jatim bisa melayani masyarakat secara optimal," paparnya.

Gubernur Khofifah mencontohkan, layanan terintegrasi yang saat ini tengah difinalkan di sektor kesehatan melalui reformasi sistem rujukan melalui program Universal Health Coverage (UHC) untuk mempermudah layanan kesehatan bagi masyarakat.

Gubernur wanita pertama Jawa Timur ini juga berpesan kepada Kepala OPD untuk terus rutin cek secara detail terhadap seluruh program kerja yang ada dalam RKPD.

Jadi tolong selalu lakukan cek detail di semua program dan proyek di semua perangkat daerah. Kuncinya adalah cek detail, cek detail, pastikan antara perencanaan nyambung output dan outcome-nya" ungkap Ketua Umum PP Muslimat ini.

Selain itu, Kepala OPD diminta agar mempercepat realisasi belanja daerah dengan cara menyegerakan sekaligus melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Seperti paket pekerjaan belanja modal, pekerjaaan jasa, konstruksi dan jasa lainnya.

"Termasuk belanja rutin harus disegerakan proses pelaksanaan dan pencairannya. Hal ini untuk mempercepat realisasi pendapatan dan penyerapan sehingga tidak selalu menumpuk di akhir tahun. Lebih penting lagi untuk menggerakkan sektor UMKM di Jawa Timur,” imbuhnya.

Berdasar data, secara makro kondisi Jatim untuk realisasi pendapatan dan belanja daerah di tahun 2022 realisasi belanja mencapai 93.76 persen dibanding tahun 2021 yang mencapai 92.44 persen. Di mana, Jatim masih menjadi penyumbang perekonomian terbesar kedua di Pulau Jawa dengan kontribusi sebesar 24.99 persen di bawah DKI Jakarta .

Kemudian, realisasi investasi tahun 2022 juga mengalami trend tertinggi pada sepuluh tahun terakhir. Bahkan, peningkatan signifikan terjadi di 2022 yang meningkat 38.8 persen dibanding tahun 2021. Di mana, target investasi 2022 dalam RPJMD adalah 80 Trilliun dan berhasil mencapai 110,3 Trilliun.

Kemudian, realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) meningkat sebesar 66.7 persen, sementara Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) meningkat menjadi 24.5 persen. (er/yos)

 

Bagikan Artikel ini